TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan retail milik Chairul Tanjung, PT Trans Retail Indonesia atau Transmart, baru-baru ini kembali menghadapi gugatan baru terkait restrukturisasi dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Adalah PT Wijaya Karya Gedung Bangunan Tbk. yang mengajukan permohonan PKPU Transmart ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Februari 2022.
Dalam petitum gugatan bernomor perkara 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst itu disebutkan Wika Gedung meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan semua permohonan PKPU terhadapTransmart. Adapun jadwal sidang pertama kasus ini belum ditetapkan.
Sebelum Wika Gedung, Transmart tercatat beberapa kali digugat PKPU oleh sejumlah perusahaan selama dua tahun terakhir. Berikut daftarnya:
2 Maret 2021
Nomor perkara: 104/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Pemohon: PT Makmur Jaya Serasi
Dalam petitum gugatannya, PT Makmur Jaya Serasi meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan semua permohonan PKPU terhadap Transmart yang dulunya bernama PT Carrefour Indonesia.
Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat pada 9 Maret 2021, perkara permohonan PKPU ini telah dicabut oleh pihak pemohon.
PT Homeco Victoria Makmur adalah produsen peralatan rumah tangga dengan merek Homeco dan juga produsen alat tulis dan tisu basah. Sedangkan PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera adalah produsen peralatan rumah tangga berbahan plastik dengan merk Green Leaf
Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat pada 10 Desember 2020, perkara permohonan PKPU ini telah dicabut oleh pihak pemohon.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
2 hari lalu
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
4 hari lalu
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
11 hari lalu
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?
11 hari lalu
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?
KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.
Pabik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin: Rugi atau Strategi Bisnis?
12 hari lalu
Pabik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin: Rugi atau Strategi Bisnis?
Kementerian Perindustrian mengaku belum mengetahui penyebab tutupnya pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat.
Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam
21 hari lalu
Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam